Pj Gubernur Papua Dipanggil Presiden Jokowi Ke Istana Negara

JAKARTA RadarPagiNews – Presiden Joko Widodo, Senin siang (30/10/2023) memanggil Penjabat Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun ke Istana Negara di Jakarta.  

Menurut Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian,  Ridwan Rumasukun dipanggil  bersma sejumlah Pj Kepala Daerah Seluruh Indonesia untuk mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) yang secara rutin dilaksanakan selama tiga bulan sekali.  “Namun kali ini kami mendapatkan nuansa yang lain, karena akan mendapat arahan langsung dari Bapak Presiden,”terangnya saat memberikan sambutan.

 Dalam rakor ini, para Kepala Daerah ini diminta untuk mempersiapkan Rencana Pemerintahan Jangka Panjang dan Jangka Menengah sesuai arahan dari Kepala Bappenas, dimana konsepnya sedang disusun UU mengenai RPJP dan RPJM. Dimana harus di blow up seluruh kepala daerah.

 Kemudian juga terkait sejumlah isu yang berkembang, seperti system keuangan daerah, system Pendidikan nasional dan terobosan kreatif, Menteri Kesehatan tentang skema reformasi Kesehatan yang perlu diikuti oleh daerah.

 Selanjutnya masalah pangan dari Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pangan Nasionala serta masalah ASN, tenaga honorer dan reformasi birokrasi.

 Kata Tito, adanya Penjabat (Pj) ini sesuai dengan Pilkada serentak, dengan amanat UU No.10 tahun 2016. Dimana untuk hasil Pilkada tahun 2017 berakhir di tahun 2022 sebanyak 101 Pj daerah.

Kemudian Pilkada tahun 2019 yang berakhir di tahun 2023 berjumlah 170 kepala daerah. Sehingga yang saat ini sudah ditunjuk dan ada perpanjangan. Total hadir 23 Pj Gubernur dari 28 Gubernur se Indonesia. Kemudian untuk Walikota 37 Pj Walikota dan 133 Pj Bupati.

Dunia Sedang Tidak Baik – Baik Saja

Sementara itu  dalam arahannya, Presiden Jokowi mengatakan, saat ini dunia sedang tidak baik – baik saja.

“Saya sering mengatakan dunia semakin tidak jelas. Ketidakpastian ekonomi global yang sulit. Tetapi mengkalkulasi dan menghitung situasi tidak gampang dan sering uncredipeble,”ungkapnya.

 Misalnya kenaikan suku bunga Amerika, yang berdampak bagi seluruh negara berkembang karena terjadi capital ouflow. Dollar ditarik semua ke Amerika.

Selain itu juga perubahan iklim yang sudah nyata kelihatan. Bencana kekeringan di tujuh provinsi dan beberapa negara, yang akhirnya menurunkan produksi beras tanah air.

Menurutnya untuk impor beras dari luar negeri tidaklah semudah dulu. 22 negara sudah menutupi kran ekspornya. Karena mereka juga ingin menyelamatkan rakyatnya.

“Situasi seperti ini bapak ibu harus tau bahwa dunia tidak sedang baik – baik saja,”tekannya.

 Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi menyinggung masalah inflasi, harga pangan, dan stabilitas daerah terkait isu politik. 

Ada Tujuh Arahan

 Dari catatan redaksi ada tujuh arahan Presiden RI,

Pertama, Presiden mendorong pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok di pasar. “Pantau harga riil di pasar, turun ke lapangan. Jika ada masalah, lakukan intervensi seperti tadi saya sampaikan, subsidi angkutan bisa dilakukan,”pintanya.

Kedua, Kepala Negara juga mendorong daerah mengalokasikan anggaran untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial kepada masyarakat.
Menurut Presiden, pemberian bantuan tersebut akan sangat membantu masyarakat.

“Pemerintah kabupaten/kota memberikan 5 kilogram, rampung kalau bareng-bareng seperti itu, rakyat itu adem. Dan, saya titip, yang dibeli produk dalam negeri, utamanya (produk) UMKM kita,”sarannya.

Ketiga, Presiden juga mengingatkan para penjabat kepala daerah untuk tetap waspada terhadap dampak dari fenomena super el nino. Meski di beberapa daerah hujan telah turun, tetapi potensi kebakaran juga harus tetap diantisipasi.
“(Kebakaran) masih kecil, segera selesaikan. Kalau kira-kira, diperkirakan tidak mampu menyelesaikan, segera sampaikan ke BNPB pusat. Hati-hati mengenai ini,”tukasnya.

Keempat, dalam hal reformasi birokrasi, Kepala Negara menekankan pentingnya menyederhanakan prosedur dan tata kelola khususnya dalam hal pelayanan perizinan bagi investor. Hal tersebut dikarenakan investasi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Gimana kita mau bersaing kalau (mengurus) izin masih berbulan-bulan, ke meja ini, meja ini, meja ini? Seperti itu yang Bapak, Ibu gubernur, bupati, wali kota (harus) selesaikan karena investasi itu rebutan. Semua negara sekarang ini kan rebutan,” jelas mantan Walikota Solo itu.

Kelima, Presiden juga membahas terkait peran kepala daerah memasuki tahun politik 2024. Kepala Negara menegaskan agar para kepala daerah terus memberikan dukungan kepada KPUD dan Bawaslu tanpa melakukan intervensi apapun, serta memastikan netralitas ASN terjaga.
“Saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat lho, hati-hati. Bapak, Ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan Bapak, Ibu memihak atau enggak. Klik, sudah. Dan juga pastikan ASN itu netral,” tambahnya.

Keenam, apabila terjadi pergolakan di masyarakat, Presiden meminta agar pemerintah daerah segera menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Segera selesaikan kalau ada percikan-percikan yang berkaitan politik. Selesaikan dengan (segera),” katanya.

Ketujuh, Presiden mendorong daerah untuk terus mendukung program prioritas pemerintah seperti penurunan kemiskinan ekstrem, pemberantasan stunting dan hilirisasi industri.

“Berikan dukungan penuh pada program-program ini,” tandasnya.

Beberapa Penjabat daerah lainnya yang tampak hadir, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik dan Pj Gubernur Sulawesi Barat Zudan Arif Fakhrullah. Hadir pula Pj Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar, Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw, Pj Walikota Jayapura Frans Pekey.

Selain itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, hadir juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Redaksi)