Layanan Sistem Pembayaran Yang CEMUMUAH Semua Ada di QRIS
JAYAPURA RadarPagiNews – Pandemi COVID-19 telah mengubah pola perilaku masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi, baik di sisi konsumen maupun merchant.
Layanan sistem pembayaran yang CEMUMUAH (Cepat, Mudah, Murah, Aman, Handal) Transaksi cepat dan seketika guna mendukung kelancaran sistem pembayaran. MUDAH Transaksi dilakukan dengan praktis dan mudah dalam satu genggaman. MURAH Efisien, bebas biaya transaksi pembayaran. AMAN Penyelenggara QRIS pasti berijin dan diawasi Bank Indonesia. HANDAL Satu kode QR untuk semua aplikasi dan inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat serta dapat digunakan di domestik dan luar negeri.
CEMUMUAH menjadi game changer pemulihan ekonomi, mendorong inklusi ekonomi, dan mengakselerasi pengembangan Ekonomi Keuangan Digital nasional dan itu semua ada di QRIS.
Saat ini transaksi dan Jumlah Merchant QRIS terus meningkat seiring dengan semakin meluasnya akseptasi masyarakat.
QRIS, Standar QR untuk pembayaran nasional yang dibangun bersama oleh BI & ASPI, dengan keuntungan sudah terintegrasi diaplikasi mobile banking / mobile payment. Interkoneksi dan terhubung dengan sumber dana seperti tabungan, kartu debet, uang elektronik & kartu kredit Penyelenggara Didukung 87 Penyelenggara Bank & Non Bank (BSI, Bank Muamalat, Linkaja Syariah, Mandiri, BNI, BRI, BCA, CIMB, Gopay, Ovo, Dana, Linkaja, dll), dengan batas transaksi maksimum per transaksi Rp 10 juta per transaksi yang tentunya dengan memperhatikan manajemen resiko.
QRIS bukanlah aplikasi baru, melainkan sebuah standar nasional QR Code yang diwajibkan bagi seluruh PJSP yang menggunakan QR.
Hal itu dijelaskan Deputi Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Thomy Andryas didampingi Raymond Samora selaku Kepala Tim Implementasi KEKDA Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua. Selasa (28/2/2023).
Dijelaskannya sejauh ini penggunaan QRIS di Papua sebanyak 100 ribu orang. “Jadi di tahun 2021 itu pengguna sekitar 15 ribu orang dan di tahun 2022 meningkat 85 ribu orang. Jadi 2021 dan 2022 akumulasinya 100 ribu orang,”terangnya disela kegiatan.
Untuk tahun 2023 ini ditargetkan pengguna QRIS sekitar 105 ribu orang dengan jumlah volume transaksi diperkirakan akan meningkat sekitar Rp. 700 ribu. “Hal ini dikarenakan kapasitas bisnis di Papua tidak sebanyak daerah lainnya,”ungkapnya.
Saat ini mayoritas pengguna QRIS di Papua adalah para pelaku UMKM yang terdeliver di usaha kecil, mikro dan usaha besar.
Dengan 133.872 merchan sebagai pengguna QRIS di 29 kabupaten/kota, terbanyak masih di Kota Jayapura yakni 85800 pengguna. Maka tingginya penggunaan system pembayaran secara digital ini, bisa dikategorikan kota itu masuk golongan smart city.
Kendala Jaringan di 3 Wilayah DOB
Sementara itu menjawab pertanyaan RadarPagiNews terkait Provinsi Papua yang sudah dibagi menjadi 3 DOB, yakni Provinsi Papua Tengah beribukota di Nabire, Papua Pegunungan beribukota di Wamena dan Papua Selatan dengan ibukota Merauke. Pada beberapa wilayah ini masuk dalam kategori blank spotnya tinggi. Padahal untuk QRIS menggunakan jaringan internet yang benar – benar bagus.
Menanggapi hal itu, kata Tommy untuk daerah – daerah yang blank spotnya tinggi, Bank Indonesia nantinya akan berkoordinasi dengan Dinas Kominfo di daerah – daerah Otonomi Baru (DOB) yakni Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan.
Seraya memberikan contoh di Wamena ibukota Provinsi Papua Pegunungan. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kominfo di tiga provinsi tersebut guna mendorong pembukaan akses – akses untuk mengurangi blank spot yang ada di ibukota provinsi.
Selain itu juga pihaknya akan berkoordinasi dengan penyedia telekomunikasi yang ada di daerah – daerah tersebut.
Pada kesempatan itu, ditegaskan Tomy bahwa Bank Indonesia akan memastikan keamanan, keandalan, dan kelancaran penggunaan instrumen dan kanal pembayaran serta melakukan inovasi di sistem pembayaran khususnya dalam memfasilitasi UMKM.
- BI akan memastikan kecepatan, keamanan, keandalan dan kelancaran instrumen/kanal dan infrastruktur pembayaran, serta melakukan edukasi kepada merchant/pengguna untuk mengoptimalkan manfaat digitalisasi pembayaran, termasuk perlindungan konsumen.
- BI akan terus mengembangkan inovasi di bidang SP termasuk fitur/model bisnis QRIS sebagai kanal pembayaran yang aman dan efisien bagi UMKM.
- BI siap untuk berkolaborasi dengan K/L, Pemda dan industri untuk mengakselerasi digitalisasi pembayaran untuk pemulihan ekonomi nasional melalui pemberdayaan ekonomi daerah khususnya UMKM
Keputusan Rapat Dewan Direksi BI
Pada kesempatan itu Deputi BI Perwakilan Papua Rommy Andryas menjelaskan Keputusan Rapat Gubernur Bank Indonesia tahun ini tanggal 15 – 16 Februari, yang mana untuk memastikan terus berlanjutnya penurunan inflasi ke depan, Bank Indonesia meyakini BI7DRR sebesar 5,75% memadai untuk memastikan inflasi inti berada dalam kisaran 3,0±1% pada semester I 2023 dan inflasi IHK kembali ke dalam sasaran 3,0±1% pada semester II 2023, yakni pertama memperkuat operasi moneter untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Kedua memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi. Ketiga melanjutkan twist operation melalui penjualan SBN di pasar sekunder guna meningkatkan daya tarik imbal hasil SBN.
Selanjutnya Keempat memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor melalui implementasi instrumen operasi moneter valas DHE berupa term deposit (TD) valas DHE. Kelima melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK). Keenam memperkuat kebijakan digitalisasi sistem pembayaran. Ketujuh memperkuat kerja sama internasional, serta turut menyukseskan Keketuaan ASEAN 2023.
Kemudian terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis, antara lain Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan lain – lain. (Mina)
