Bupati Puncak Tegas Kepada Mahasiswa : Minta Maaf Atau Beasiswa Dihentikan
“Tidak mungkin kami membiarkan masyarakat kami seperti itu. Saudara – saudara belum tau apa yang terjadi di lapangan dan justru berbicara hebat di luar sana. Saya ini adalah salah satu tokoh pertama yang meminta beasiswa. Itu saya Elvis Tabuni,”singgungnya.
J A Y A P U R A RadarPagiNews – Pemerintah dan DPRK Kabupaten Puncak – Papua Tengah geram akibat tudingan dari sekelompok orang yang mengatasnamakan Mahasiswa Puncak Se-Indonesia yang tergabung dalam Tim Penanganan Peduli Pengungsi Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, mereka mengeluarkan “mosi tidak percaya” kepada DPRK dan Pemerintah daerah setempat.
Terkait dengan kejadian di Distrik Sinak Barat dan dua distrik lainnya.
Menanggapi hal itu Jumat siang (23/5/2025) Bupati Puncak Elvis Tabuni dan Wakil Bupati Naftali Akwal didampingi Plt Sekda Puncak Neno Tabuni bersama Para Kepala OPD di lingkup pemerintah menggelar konferensi pers di Jayapura.
Bupati Elvis memberikan klarifikasi pernyataan mahasiswa Kabupaten Puncak se Indonesia dalam rangka penanganan pengungsi masyarakat di Distrik Sinak Barat, Pogoma dan Bina.
Pemerintah kabupaten sudah membuat langkah – langkah yakni berdasarkan kronologis Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Puncak No. 360/28/BPBD/tgl 17 Mei 2025 Perihal laporan kejadian bencana sosial di ketiga distrik ini.
Selanjutnya berdasarkan kunjungan Anggota DPRK Kabupaten Puncak dan laporan DPRK No.172/47/DPRK/2025 pada tanggal 15 Mei 2025.
Berdasarkan laporan tersebut Bupati Puncak sudah mengeluarkan Keputusan Bupati Puncak No. 3002.1/68 tahun 2025 tentang penetapan status tanggap darurat bencana non alam akibat konflik sosial di Distrik Sinak Barat, Distrik Pogoma dan Distrik Bina – Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah.
Penetapan tanggap darurat ini berlaku selama 14 hari yaitu dari tanggal l8 – 31 Mei. Sehingga dengan demikian pemerintah bersama DPRK sudah mengambil langkah – langkah yang sesuai dengan kondisi daerah disana.
“Jadi masyarakat kita yang mengungsi. Kami tidak diam, tetapi saudara – saudara mahasiswa se Indonesia perwakilan dari Puncak. Saya ingin tau dan saudara datang lihat langsung di lapangan,”ajaknya.
Tak Mungkin Dibiarkan
Pemerintah sendiri sudah menyiapkan pesawat, berangkat dari Nabire untuk mengantar pakaian dan logistic lainnya menuju Sinak. Ditegaskannya pemerintah tidak tinggal diam dan sudah mengambil langkah – langkah.
“Apa yang kurang dan apa yang belum kami lakukan. Saudara – saudara sampai lakukan mosi tidak percaya. DPR dengan pemerintah sudah jalan sesuai dengan mekanisme pemerintahan,”tegasnya.
Di kesempatan itu Bupati Elvis juga menyinggung kehadiran dari Aparat Keamanan TNI. Menurutnya pasukan ini dikirim langsung dari pusat. Pemerintah kabupaten sendiri sudah bangun komunikasi dengan petinggi – petinggi yang ada di Provinsi Papua Tengah dan sudah mengambil langkah. Sebab Pemerintah tidak serta merta langsung mengambil langkah – langkah yang tidak sesuai dengan aturan.
“Kami sudah bangun komunikasi dengan Dandim, Kapolres, Pangdam dan semua petinggi – petinggi TNI. Itu adalah langkah yang kita ambil. Tidak bisa saudara – saudara mahasiswa langsung suruh cabut. Tidak ada aturan seperti itu,”tukasnya.
Segera Meminta Maaf
Ditegaskannya kepada Mahasiswa Puncak Se-Indonesia yang tergabung dalam Tim Penanganan Peduli Pengungsi Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah menurutnya harus tau bahwa dirinya sebagai bupati, wakil bupati dan juga Sekda adalah anak – anak daerah asli dari Puncak.
“Tidak mungkin kami membiarkan masyarakat kami seperti itu. Saudara – saudara belum tau apa yang terjadi di lapangan dan justru berbicara hebat di luar sana. Saya ini adalah salah satu tokoh pertama yang meminta beasiswa. Itu saya Elvis Tabuni,”singgungnya.
Hal itu dilakukannya saat Kabupaten Puncak dengan ibukota Ilaga masih berada di bawah Kabupaten Puncak Jaya, di jaman Bupati Alm Elieser Renmaur dan Wakil Bupati Alm Lukas Enembe.
“Saya mendorong agar saudara – saudara (mahasiswa-red), untuk mendapat beasiswa. Sekarang saya bupati sebagai kepala daerah, saya bisa hentikan beasiswa. Kalau kalian membuat informasi yang tidak benar. Itu paham baik – baik, saya akan hentikan beasiswa pada sidang Paripurna DPRD. Saudara – saudara harus segera mencabut kembali pernyataan apa yang sudah kalian ucapkan yang tidak benar itu. Segera meminta maaf kepada pemerintah dan DPRD Kabupaten Puncak. Kalau tidak saya hentikan beasiswa yang kamu terima sekarang. Saya bisa tegas dan sampaikan kepada saudara – saudara,”tukasnya.
Ketakutan
Persoalan yang terjadi di Kabupaten Puncak bukanlah konflik. Tetapi ketakutan karena kekuatan TNI masuk di Puncak, sehingga masyarakat bergeser. Namun tidak ada korban.
“Jadi kita tidak bisa lakukan tindakan keras sesuai dengan keinginan saudara – saudara (mahasiswa-red). Mahasiswa seluruh Indonesia, khususnya Kabupaten Puncak. Itu ada sekelompok orang yang keluarkan pernyataan seperti itu,”pungkasnya. (odeodata h julia)
